KONFRONTASI-Dewan Keamanan (DK) PBB pada Sabtu (19/12) kembali menyampaikan keprihatinannya yang mendalam mengenai peningkatan kerusuhan di Burundi, dan bertambahnya kasus pelecehan serta pelanggaran hak asasi manusia.
DK juga prihatin mengenai berlanjutnya kebuntuan politik dan konsekuensi kemanusiaan yang serius, kata satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut kepada pers.
Dewan dengan 15 anggota itu mengutuk semua tindak pelanggaran dan berlanjutnya kekebalan, serta pernyataan yang meningkatkan ketegangan yang dikeluarkan oleh para pemimpin politik Burundi.
DK PBB juga dengan keras mengutuk serangan yang dilakukan terhadap barak militer di Bujumbura dan Pinggiran Bujumbura, serta dugaan penghukuman mati tanpa proses pengadilan yang dilakukan setelah serangan tersebut, sebagaimana dikutip dari Xinhua, Minggu.
Dewan Keamanan menggaris-bawahi pentingnya untuk meminta pertanggung-jawaban mereka yang melakukan perbuatan semacam itu.
Gelombang kerusuhan terus berkecamuk setelah terpilihnya kembali Presiden Pierre Nkurunziza, yang pengumumannya pada April untuk berusaha meraih masa jabatan ketiga menyulut protes.
Kelompok oposisi dan masyarakat sipil menentang pencalonan diri Nkurunziza, dengan alasan Kesepakatan Arusha menetapkan bahwa seorang presiden hanya bisa memangku jabatan dua kali.
Menurut laporan media, Pemerintah Burundi telah menolak keputusan Uni Afrika bagi penggelaran pasukan pemelihara perdamaian dengan 5.000 personel guna mengekang kerusuhan yang terjadi di negara yang dilanda kemelut tersebut. Pemerintah Burundi menyatakan akan mencegah tentara asing memasuki perbatasannya.(mr/ant)