Clik here to view.
Konfrontasi - Uni Afrika (AU) kembali menyampaikan kesediaannya untuk segera menggelar pengamat hak asasi manusia dan ahli militer di Burundi.
Blok pan-Afrika tersebut mengatakan dalam satu pernyataan pada Ahad (19/7) bahwa penggelaran itu adalah bagian dari kelanjutan dan pelaksanaan keputusan terkait Dewan Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika (PSC).
Pernyataan tersebut mengingatkan bahwa pertemuan PSC di Johannesburg pada 13 Juni meminta penggelaran segera pengamat HAM dan personel sipil lain di Burundi, sebagaimana disepakati dalam komunikenya pada 14 Mei 2015, serta ahli militer.
Pengamat HAM itu bertanggung-jawab atas pemantauan situasi HAM di lapangan dan melaporkan pelanggaran yang mungkin mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi. Sementara itu, para ahli militer bertanggung-jawab dalam pengabsahan, bekerjasama dengan pemerintah dan pemegang saham lain, perlucutan senjata anggota milisi dan kelompok lain bersenjata, kata pernyataan tersebut.
Sebagai tanggapan, Pemerintah Burundi pada 4 Juli meminta penundaan penggelaran ke tanggal lain setelah 15 Juli, ketika pemilihan presiden dijadwalkan diselenggarakan sebelum akhirnya ditunda jadi 21 Juli 2015, kata pernyataan tersebut.
Pemerintah Burundi pada 8 Juli meminta agar sebelum penggelaran, satu Memorandum ditandatangani dengan Komisi itu untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, kata pernyataan tersebut.
Komisi itu menyatakan bahwa, sejalan demikian penggelaran tersebut, satu proses telah digagas bagi perekrutan staf sipil dan pengerahan dari Negara Anggota AU, ahli militer yang secara khusus didedikasikan bagi misi itu yang ditugaskan di Burundi.
Komisi tersebut menekankan pengamat HAM dan ahli militer tersebut akan bekerjasama secara erat dengan lembaga terkait Burundi dan semua pemegang saham lain.
"Dapat difamahi bahwa kerja sama ini mesti sepenuhnya menghormati kebebasan personel terkait, yang menjadi prasyarat bagi dikeluarkannya mandat mereka secara transparan dan dapat dipercaya sebagaimana ditetapkan oleh PSC," katanya. (akl/ar)
